UPDATEBALI.com, JEMBRANA – Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan negara dan daerah terus dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali bersama Pemerintah Kabupaten Jembrana resmi membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Rabu 24 Juni 2026.
Pembentukan tim tersebut melibatkan Kanwil DJP Bali melalui KPP Pratama Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan, pembinaan, serta peningkatan kepatuhan perpajakan.
Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menjelaskan tim bersama akan bekerja melalui pola koordinasi yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari pendataan, pertukaran informasi, pengawasan, hingga edukasi perpajakan kepada masyarakat.
Tim tersebut dipimpin oleh Kepala KPP Pratama Tabanan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jembrana. Dalam pelaksanaannya, tim didukung sejumlah subkelompok kerja yang menangani pendataan dan pendaftaran, pengolahan data, pengawasan wajib pajak, hingga edukasi dan dukungan teknis.
“Kami meyakini bahwa peningkatan penerimaan pajak bukan semata-mata soal pengawasan. Yang lebih penting adalah membangun kepatuhan melalui edukasi dan pemanfaatan data yang berkualitas. Karena itu, tim bersama dibentuk agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja dalam satu langkah, saling berbagi data, saling menguatkan, dan bersama-sama memberikan pembinaan kepada wajib pajak,” ujarnya.
Menurut Darmawan, sejumlah program akan dijalankan secara bertahap, mulai dari kegiatan canvassing atau pendataan wajib pajak, pertukaran dan pengolahan data, penyusunan sasaran pengawasan, pelaksanaan pengawasan terpadu, hingga kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan.
“Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan, sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Keputusan pembentukan tim ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP Bali bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Budiasa, serta disaksikan langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.
Bupati Kembang menyambut positif kerja sama tersebut dan berharap dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di Kabupaten Jembrana.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana masih menjadi yang terendah di Provinsi Bali. Saya sangat berharap pembentukan tim bersama ini dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga uang tersebut dapat dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan daerah,” ujar I Made Kembang Hartawan.
Usai penandatanganan, tim langsung melakukan kunjungan lapangan ke dua wajib pajak di Kabupaten Jembrana, yakni Bambora Medewi dan Puri Dajuma Eco-Resort. Kunjungan tersebut menjadi langkah awal implementasi pengawasan bersama yang dipadukan dengan kegiatan pembinaan dan edukasi perpajakan.
Kepala KPP Pratama Tabanan, Budiyanta, menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami percaya kepatuhan wajib pajak tumbuh melalui kolaborasi dan edukasi yang berkelanjutan. Karena itu, kami akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana agar masyarakat semakin memahami kewajiban perpajakannya dan manfaat pajak dapat kembali dirasakan melalui pembangunan daerah,” tutup Kepala KPP Pratama Tabanan, Budiyanta.(yud/ub)
