UPDATEBALI.com, BADUNG – Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung. Rapat ini membahas penyampaian Pandangan Umum (PU) dari Fraksi-Fraksi DPRD terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Penguatan Program Bidang Adat, Budaya, dan Keagamaan, serta Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2023. Rapat ini berlangsung pada hari Rabu, 16 Agustus 2023, di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Fraksi-Fraksi DPRD Badung, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Badung Gede, dan Fraksi Partai Golkar, menyampaikan Pandangan Umum mereka. Ketiga Fraksi ini memberikan persetujuan terhadap kedua Ranperda yang diajukan oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, dan dihadiri oleh Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Badung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Kepala Perangkat Daerah.
Dalam penjelasannya, Bupati Giri Prasta menyebut bahwa dalam Rapat Paripurna ini, dua Ranperda telah dibahas antara Pemerintah dan DPRD. Pertama adalah Ranperda mengenai Perubahan APBD Tahun 2023, dan kedua adalah Ranperda mengenai Penguatan Program Bidang Adat, Budaya, dan Keagamaan. Giri Prasta mengapresiasi pandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD, dan ia merujuk pada pandangan tersebut sebagai acuan untuk melakukan penyempurnaan khususnya terkait APBD Perubahan tahun 2023.
“kerjasama antara Eksekutif dan Legislatif sangat penting dalam menciptakan produk hukum ini demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,”ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Badung Gede, dan Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan pandangan umum mereka terhadap kedua Ranperda tersebut. Mereka memberikan persetujuan dan apresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara rasional serta memperkuat program-program strategis, adat, budaya, dan keagamaan. Fraksi Badung Gede juga memberikan saran dan masukan untuk membangun Kabupaten Badung ke depan.
Fraksi Partai Golkar menyatakan persetujuan terhadap kedua Ranperda tersebut dan mengaitkannya dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka menekankan pentingnya penyelarasan Ranperda agar dilaksanakan dengan seksama.
Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD Badung berjalan dengan konstruktif dan menghasilkan persetujuan terhadap kedua Ranperda yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (den/ub)
 Kabupaten Badung.){kind=link}