UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Bangli kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Ini merupakan kali kedelapan secara berturut-turut Bangli mendapatkan Opini WTP sejak pertama kali meraihnya pada Tahun Anggaran 2016.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dilakukan di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Bali pada Rabu, 22 Mei 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengapresiasi komitmen dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah se-Bali. Ia menyatakan bahwa keberhasilan ini mencerminkan integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang semakin membaik.
Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas penilaian positif terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk jajaran eksekutif, legislatif, dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bangli.
“Penghargaan ini adalah bukti nyata dari kinerja kolaboratif antara eksekutif dan legislatif serta semangat kerja dari Perangkat Daerah (PD) yang telah sukses mempertahankan opini WTP tahun ini. Meskipun demikian, kami menyadari masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depannya,” ujar Sedana Arta.
Sedana Arta juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Ia berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun dan mengajak seluruh pihak terkait untuk segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dalam LHP guna meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada acara penyerahan LHP tersebut, turut hadir Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada, Anggota VI BPK RI, Pj. Gubernur Bali, serta Ketua DPRD Bali. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bangli tetapi juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Bali beserta Kabupaten/Kota di Bali mampu mempertahankan kualitas laporan keuangan yang baik dan transparan.
Dengan raihan ini, Kabupaten Bangli semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta efektif dalam sistem pengendalian intern. Opini WTP yang diraih delapan kali berturut-turut ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Bangli telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, mencakup posisi keuangan, hasil usaha, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.(yud/ub)





