UPDATEBALI.com, BULELENG – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengan Eksekutif, guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng, pada Kamis (21/7/2022).
Saat menjadi pimpinan rapat Wakil Ketua I Ketut Susila Umbara, SH menyampaikan bahwa rapat ini dibahas sebagai bahan evaluasi sekaligus perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya.
“Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021 dibahas sebagai evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah terkait APBD 2022,” ucapnya.
Selain itu Susila menjelaskan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari proyeksi tahun 2021 ini berada pada Kategori Sedang dimana pendapatan umum dikurangi belanja pegawai berada di Rp 530 miliar lebih, namun KKD kategori tinggi jumlahnya harus diatas Rp 550 miliar sehingga saat ini tinggal mencari sebesar Rp 20 lagi untuk mencapai KKD dengan kategori Tinggi.
“Saat ini kemampuan KKD 2021 ada di kategori sedang, kami berharap ini dapat ditingkatkan lagi jadi kategori tinggi,” ujarnya.
Selanjutnya terkait pembahasan dalam rapat itu lebih terpaku dengan piutang Daerah, sehingga kedepannya dengan dibentuknya tim Optimalisasi PAD dapat bekerja lebih intens lagi, serta apa yang menjadi usulan serta saran-saran yang disampaikan dalam rapat seperti regulasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan maupun dengan Kepolisian untuk memberikan efek jera bagi penunggak pajak,
“Sehingga proses penagihan piutang pajak terutama pajak Hotel dan Restoran serta pajak lainnya dapat lebih optimal,” imbuh Susila.
Disamping itu, dapat disimpulkan juga beberapa hal terkait dengan pelaksanaan APBD tahun 2021 yang sudah semakin baik terbukti dengan diraihnya opini WTP dari BPK-RI, realisasi pendapatan sebesar Rp 2,083 triliun lebih dari anggran sebesar Rp 2, 158 triliun lebih atau sebesar 96,5 persen, realisasi belanja sebesar Rp 2,070 triliun lebih dari anggaran sebesar Rp 2,218 triliun lebih atau sekitar 93,33 persen, sedangkan silfa di tahun 2021 sebesar Rp. 72,39 miliar lebih, dengan rincian silfa bebas diperidiksi sebesar 8,4 miliar lebih.
Sekedar informasi rapat itu dihadiri oleh Anggota Badan Anggran DPRD Kabupaten Buleleng, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Ir. Nyoman Genep, MT., para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, Tim Ahli DPRD serta undangan lainnya.(diana/ub)
