UPDATEBALI.com, BULELENG – Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng terima kunjungan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP), pada Kamis 23 Februari 2023 di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng.
Kedatangan Deputi II Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP dilakukan secara khusus, mengingat di Kabupaten Buleleng sedang dirancang regulasi terkait dengan pendidikan pancasila, sesuai yang disampaikan Direktur Analisis dan Penyelarasan Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya.
Dimana dalam penyampaiannya, Prof. Agus menyinggung terkait dengan upaya merekatkan kembali idiologi pancasila sebagai idiologi pemersatu bangsa yang bisa menyambungkan keanekaragaman dari Sabang sampai Merauke yang terbukti diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, terhadap rencana pembentukan regulasi terkait pancasila dan wawasan kebangsaan Beliau menyambut positif atas hal tersebut.
"Ini akan memperkuat tugas BPIP dalam membumikan Pancasila, tidak hanya ke masyarakat tapi juga eksekutif dan legislatif serta semua elemen bangsa hendaknya punya peran dan tanggung jawab dalam membumikan Pancasila," ungkap Direktur Analisis dan Penyelarasan Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
Seperti halnya di DPRD Buleleng, agar idiologi Pancasila dapat masuk ke semua bidang seperti pedidikan, kebudayaan, termasuk peraturan daerahnya, khusus di bidang pendidikan tidak hanya masuk ke pendidikan formal tapi juga ke nonformal seperti pesantren, pasraman, seni dan budaya serta yang lainnya, itu harus ada pembinaan idiologi Pancasila agar tidak terlepas dari tujuan berbangsa dan bernegara.
{bbbanner}
Disamping itu, Ketua DPRD Gede Supriatna, SH menyampaika kehadiran BPIP ke DPRD Buleleng ini akan memberikan banyak masukan dan saran atas rancangan perda Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sedang di proses di Dewan Buleleng, sehingga Ranperda tersebut sesuai dengan apa yang sudah menjadi standar- standar dari pembinaan pemahaman idiologi Pancasila tersebut.
"Banyak masukan akan diberikan, jadi Ranperda itu nantinya akan sesuai dengan standar- standar dari pembinaan pemahaman idiologi Pancasila," ucap Ketua DPRD Gede Supriatna, SH.
Selain itu, Supriatna menambahkan dasar pengajuan Ranperda yang merupakan Inisaiatif DPRD ini, tidak lain hasil melihat beberapa tahun belakangan ini pemahaman dan pengamalan Pancasila di masyarakat mulai agak berkurang, sehingga DPRD Buleleng dipandang perlu mengajukan sebuah rancangan regulasi yang dapat mengembalikan dan menguatkan lagi pemahaman dan pengamalan Pancasila di masyarakat maupun di pemerintahan.
Selain itu Supriatna juga optimis bahwa Ranperda ini dapat diselesaiakan tepat pada hari lahir Pancasila, menginggat saat ini Dewan Buleleng sudah berproses untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ini lewat Pandangan Fraksi, disamping itu pula Ranperda ini merupakan yang pertama di bahas saat ini mengingat dari eksekutif belum menyampaikan rancangan peraturan daerah ke DPRD Buleleng.(dna/ub)
