UPDATEBALI.com, DENPASAR– Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar Sosialisasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) serta Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Gedung Dharma Alaya Denpasar, Jumat, 5 Desember 2025.
Kegiatan ini menghadirkan langsung Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setiabudi, M.Pd., beserta jajaran.
Turut hadir Kepala Dinas DPMD Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, serta Kepala Dinas Dukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata.
Sosialisasi ini juga diikuti puluhan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator Desa/Kelurahan, dan perwakilan OPD Pemkot Denpasar.
Dalam arahannya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Dr. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah jemput bola untuk memperkuat pemahaman dan implementasi digitalisasi Perlinsos.
Menurutnya, percepatan Identitas Kependudukan Digital menjadi kunci dalam transformasi pelayanan publik.
“Dukungan Dukcapil melalui Identitas Kependudukan Digital bukan hanya transformasi teknologi, tetapi lompatan sistem menuju pelayanan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis kebutuhan warga,” ujar Teguh Setiabudi.
Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi antara Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di tingkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.
Program Digitalisasi Perlinsos sendiri telah melalui tahap uji coba (piloting) di Kabupaten Banyuwangi dan akan diterapkan secara nasional pada 2026.
“Saya minta seluruh jajaran Disdukcapil mempersiapkan implementasi pemanfaatan IKD agar program Perlinsos berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) pada Oktober 2025, yang membahas penguatan replikasi program Digitalisasi Perlinsos di seluruh daerah.
Ia menegaskan bahwa Kemendagri menugaskan setiap pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan implementasi digitalisasi Perlinsos sebagaimana yang telah dilakukan di Banyuwangi.
“Melalui sosialisasi ini, Ditjen Dukcapil memberikan pemahaman dan aktivasi IKD kepada pihak-pihak kunci seperti Pendamping PKH, TKSK, dan operator desa/kelurahan, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan program Perlinsos,” jelas Dewa Gde Juli.
Kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kota Denpasar serta mendukung perluasan digitalisasi perlindungan sosial secara nasional.(per/ub)