UPDATEBALI.com, DENPASAR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali memperkuat komitmen kawasan digital melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali pada Jumat, 20 Desember 2024.
Kegiatan ini bertujuan mempercepat akselerasi digitalisasi di daerah sebagai upaya mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali.
HLM TP2DD yang bertema “Sinergi Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah Menuju Bali Hijau, Tangguh, dan Sejahtera Mendukung Indonesia Maju” ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Acara dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Direktur Utama PT BPD Bali, para kepala daerah kabupaten/kota se-Bali, serta perangkat daerah yang tergabung dalam TP2DD.
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menekankan pentingnya mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
“Digitalisasi dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan akses transaksi bagi masyarakat,” ujar Dewa Indra.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung proses digitalisasi dan elektronifikasi di daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menambahkan bahwa perekonomian Bali diproyeksikan tumbuh kuat pada tahun 2024 dengan kisaran pertumbuhan 5,1-5,9% (yoy).
“Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan moneter pro-growth dan percepatan digitalisasi,” kata Erwin.
Strategi yang diterapkan mencakup peningkatan digital mindset, inklusi keuangan masyarakat, disiplin dalam roadmap digital, sosialisasi ETPD, pengembangan ekosistem digital secara menyeluruh, dan penguatan inovasi layanan terkait ETPD.
Erwin juga menekankan pentingnya implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja rutin perangkat daerah. Selain itu, strategi “3S” (sustaining, synergizing, strategizing) menjadi kunci pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi di Bali. Sustaining dilakukan melalui penguatan event regional, synergizing melalui program TPID dan TP2DD, dan strategizing untuk mengembangkan ekosistem digital guna mendorong pendapatan asli daerah (PAD).
Melalui HLM TP2DD, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berkomitmen memperluas transaksi non-tunai di masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital, mendukung stabilitas ekonomi, dan mempercepat terwujudnya Bali Hijau, Tangguh, dan Sejahtera.(yan/ub)
