UPDATEBALI.com, DENPASAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar debat publik kedua untuk Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024, yang berlangsung di The Meru, Sanur, pada Sabtu, 9 November 2024.
Debat ini mempertemukan Paslon nomor urut 1, Made Muliawan Arya (De Gadjah) bersama calon Wakil Gubernur Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS), dan Paslon nomor urut 2, Wayan Koster didampingi I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri).
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya bagi setiap paslon untuk menguraikan visi, misi, dan program kerja secara jelas. Hal ini bertujuan agar masyarakat Bali memiliki pemahaman yang mendalam tentang arah pembangunan yang akan diusung para kandidat, sekaligus mendapatkan pendidikan politik yang bermutu.
“Yang terpenting adalah agar masyarakat kita mendapat pendidikan politik yang baik. Bali harus menjadi contoh bagi yang ingin belajar tentang demokrasi,” ujar Lidartawan.
Dalam sesi debat, Mulia-PAS menyampaikan pandangan terkait otonomi daerah (Otda), menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah. Menurut mereka, satu jalur kebijakan antara pusat dan daerah sangat diperlukan, mengingat kondisi fiskal daerah yang memerlukan dukungan kuat.
Mulia-PAS juga mengusulkan penerapan konsep collaborative governance, sehingga pihak-pihak di luar pemerintahan dapat berperan aktif dalam pembangunan Bali. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mereka berencana memaksimalkan aset tanah Pemprov Bali di kawasan pariwisata, baik melalui penyewaan maupun kerja sama dengan pihak swasta, serta membangun aplikasi terintegrasi untuk meningkatkan retribusi wisatawan dan pemantauan Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Di sektor pendidikan, Mulia-PAS mengutamakan program yang menggabungkan pendidikan formal dengan pelatihan keterampilan, sehingga menghasilkan SDM yang cerdas, terampil, dan berbudaya.
Sementara itu, Koster-Giri menyoroti adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang menjadi tonggak bagi perlindungan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Menurut Koster, UU tersebut merupakan pencapaian penting yang mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan Semesta Berencana dalam “Bali Era Baru.”
Selain itu, Koster-Giri memaparkan sejumlah inovasi sumber PAD baru, seperti pungutan khusus bagi wisatawan asing dan pengoperasian Turyapada Tower yang diharapkan mulai berkontribusi pada PAD Bali mulai 2026, dengan target pendapatan minimal Rp 100 miliar per tahun. Koster-Giri juga menyoroti pentingnya lembaga Bali Development Fund (BDF) dalam mendukung ekonomi Bali.
Debat publik ini menjadi ajang bagi masyarakat Bali untuk menilai langsung visi dan strategi pembangunan yang diusung kedua paslon, guna menentukan masa depan Bali lima tahun mendatang.(den/ub)
 Provinsi Bali menggelar debat publik kedua untuk Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024){kind=link}