UPDATEBALI.com, DENPASAR – Calon Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan penjelasan lugas mengenai kekhawatiran publik terkait tagline “One Komando Pusat dan Daerah” yang ramai diperbincangkan selama masa Pilkada 2024.
Menanggapi isu yang kerap muncul di media sosial, Koster memaparkan pandangannya dalam acara yang diadakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali di Jimbaran, Jumat sore 26 Oktober 2024.
Forum yang dihadiri oleh perwakilan 1,2 juta pekerja pariwisata Bali itu mempersoalkan kemungkinan adanya kendala jika gubernur Bali berasal dari partai yang berbeda dengan presiden terpilih. Koster, yang juga mantan anggota DPR RI, menjawab secara detail mengenai alokasi dana pusat untuk Bali dan memastikan bahwa perbedaan partai bukanlah masalah.
Wayan Koster menegaskan bahwa tiga skema utama alokasi anggaran dari pusat ke daerah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang.
“Semua dana ini sudah ada normanya, diatur oleh UU Pemerintah Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa DAU dihitung berdasarkan rumus luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan, sedangkan DAK bertujuan untuk menjalankan program pembangunan dari pusat yang berorientasi pada kepentingan nasional, seperti bidang kesehatan dan pendidikan.
“Ini amanat UU,” tambahnya.
Koster menekankan bahwa dana APBN untuk daerah tidak dapat diintervensi, bahkan oleh presiden sekalipun. Selain ketiga skema dana utama, terdapat pula alokasi anggaran APBN melalui kementerian, seperti pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja yang dibiayai pusat dengan pembebasan lahan oleh provinsi.
“Di sinilah terlihat bahwa sistem sudah berjalan dengan baik, dan tujuan pembangunan adalah untuk seluruh Indonesia sesuai konstitusi,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai Presiden Prabowo Subianto yang kemungkinan berbeda partai, Koster menyampaikan keyakinannya bahwa Prabowo adalah sosok nasionalis dan berdedikasi yang akan tetap memperhatikan Bali.
“Saya yakin beliau mencintai Bali dan mengerti betapa pentingnya Bali dalam ekonomi nasional, dengan kontribusi 45% devisa negara dari sektor pariwisata,” ujarnya.
Koster pun berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah pusat demi kesejahteraan Bali.
“Jika terpilih, saya akan langsung bertemu Presiden Prabowo. Saya memiliki seni tersendiri dalam melobi anggaran untuk Bali karena pengalaman saya di Badan Anggaran DPR RI,” ungkapnya.
Koster menutup dengan menegaskan bahwa kepemimpinan daerah, meskipun berbeda partai dengan pusat, tidak akan terhalang dalam membangun Bali.
“Pendekatannya adalah untuk membangun NKRI dan mensejahterakan masyarakat, bukan berdasarkan partai,” jelasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Wayan Koster berharap masyarakat Bali tidak lagi meragukan komitmen pembangunan daerah, meskipun terjadi perbedaan warna politik antara gubernur dan presiden.(ub)
