UPDATEBALI.com, DENPASAR – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mendorong masyarakat dan para pemangku kepentingan di Provinsi Bali dapat mengoptimalkan potensi bisnis di sektor keuangan, di tengah gemerlapnya investasi di Pulau Dewata.
“Jualan kita ke depan di samping pariwisata dan pertanian, tetapi juga dari ‘beternak uang’. Negara lain bisa, mengapa kita tidak bisa?” kata Pastika saat mengadakan reses di Sekretariat DPD RI Perwakilan Bali di Denpasar, Kamis, 1 Agustus 2024.
Reses tersebut bertajuk Pengawasan atas Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Fokus Pengawasan atas Pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan pada Pelaku UMKM.
Reses menghadirkan narasumber Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu, Perwakilan PT Pegadaian Wilayah VII Denpasar Wayan Darmayasa, serta Kepala Kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Denpasar Leonardus Yosi Tyas Himawan.
Menurut Pastika, Bali merupakan pulau harapan dan akan menjadi lebih luar biasa jika digarap dengan sungguh-sungguh. Apalagi Bali kini juga memiliki Bali Kerthi Development Fund (BKDF).
BKDF untuk mendukung percepatan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali. BKDF akan berfungsi untuk menjadi “special purpose vehicle” untuk menyalurkan dan mengelola pembiayaan pembangunan yang berasal dari nonpemerintah dan digunakan khusus untuk kegiatan pembangunan terkait dengan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali untuk mewujudkan Bali Era Baru.
“BKDF ini tentu harus didukung denganregulasi yang konkret agar ada keyakinan dari pihak-pihak yang ingin menaruh uang di situ. Dengan duit itu, Bali juga bisa membiayai daerah lain di luar Bali,” kata Pastika menambahkan.
Selain itu, Gubernur Bali periode 2008-2018 ini juga menyoroti bahwa dari sisi permodalan dan target pasar di Bali sangat bagus. Namun, persoalannya banyak terkendala dari manajemen, sehingga masih memerlukan pendampingan.
“Orang Bali itu pintar memproduksi, tetapi kurang mampu menjual,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan tidak boleh lepas memperhatikan sektor UMKM dan jangan sampai mereka menjadi pelengkap penderita, di tengah gemerlapnya investasi di Pulau Dewata.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan memang pertumbuhan ekonomi Bali tinggi, tetapi tidak merata di semua kabupaten/kota di daerah itu.
Menurut dia, ke depan Bali tidak boleh bertumpu hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga harus pada sektor lain, seperti pertanian, sebagaimana yang tercantum dalam Ekonomi Kerthi Bali,yang memprioritaskan pada sektor pertanian.
“Kami juga menggencarkan agar Tim Percepatan Akses Keuangan TPAKD juga memperhatikan pembiayaan pada sektor pertanian,” katanya.
Kontribusi sektor pertanian di Bali, lanjut dia, dari tahun ke tahun juga cukup stabil. Sedangkan sektor akomodasi, makan dan minum (akmamin) relatif labil dan tergantung pada pariwisata.
Sektor pertanian didorong agar dapat seimbang dengan akmamin, karena kondisinya Bali masih banyak mengimpor hasil pertanian dari provinsi tetangga Bali.
Sementara itu Kepala Kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Denpasar Leonardus Yosi Tyas Himawan mengatakan PNM yang didirikan Presiden BJ Habibie memiliki dua produk layanan yakni Ulam (Unit Layanan Ultra Mikro) dan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) .
PNM memberikan pinjaman permodalan khusus kepada kepada kaum perempuan melalui kelompok.
“Jadi mereka harus berada dalam sebuah kelompok, lalu kami berikan pelatihan dan edukasi,” ujar Leonardus.
Pemberian edukasi dinilai penting dalam mendorong usaha mikro, kecil dan menengah menjadi lebih berdaya menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Perwakilan PT Pegadaian Wilayah VII Denpasar Wayan Darmayasa mengatakan untuk memajukan perekonomian, keberpihakan Pegadaian terhadap usaha kecil sudah dilakukan Pegadaian dari awal.
“Kami berikan pinjaman bahkan dari Rp50 ribu,” ucapnya.
Saat ini Pegadaian Denpasar memiliki 467 ribu lebih nasabah dengan tingkat pertumbuhan 26 persen. (as/ub)
