UPDATEBALI.com, BADUNG – Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, hadir dalam Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Badung yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD, Puspem Badung, pada Senin, 15 Juli 2024.
Rapat ini membahas beberapa agenda penting termasuk Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, serta Raperda RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045.
Turut hadir dalam rapat ini Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata, Sekretaris Daerah Adi Arnawa, anggota DPRD Badung, serta jajaran kepala OPD dan Forkopimda Badung.
Wabup Suiasa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi konstruktif dan kritis dari Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat dokumen tersebut. Ia menegaskan bahwa masukan dari DPRD akan menjadi landasan yang kuat dalam perencanaan dan kegiatan pada tahun 2025 serta RPJPD 2025-2045.
“Kami mewakili Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih atas kesungguhan dan kecermatan dalam analisis yang telah diberikan oleh Dewan. Ini akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang konstitusional dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Badung,” ujar Wabup Suiasa.
Lebih lanjut, empat dokumen tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk verifikasi lanjutan sebelum dijadikan Peraturan Kepala Daerah. Wabup Suiasa juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah dan DPRD dalam menjaga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Badung.
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menambahkan bahwa seluruh Fraksi DPRD telah mendengarkan dengan seksama jawaban yang disampaikan oleh Pemerintah. Masing-masing fraksi telah memberikan pandangan kritis terhadap isu-isu penting seperti infrastruktur, lingkungan, dan ekonomi.
“Komitmen dari pemerintah dalam menjawab pemandangan umum ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam APBD 2025. Kami berharap bahwa apa yang dijanjikan dalam tanggapan pemerintah dapat direalisasikan untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Badung,” kata Putu Parwata.
Rapat paripurna ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam merancang kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat Badung. (den/ub)
