UPDATEBALI.com, GIANYAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda penting, yakni pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Gianyar pada Senin 15 juli 2024 tersebut mendapat respon positif dari semua fraksi yang hadir.
Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Anom Masta, menyampaikan bahwa empat fraksi di DPRD Gianyar, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan Indonesia Raya, secara bulat menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Luh Suciningsih mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gianyar atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Capaian ini merupakan yang ke-10 kalinya secara berturut-turut untuk Kabupaten Gianyar.
Di sisi lain, Fraksi Golkar yang diwakili oleh I Wayan Gede Sudarta menyoroti pentingnya koordinasi antara RPJPD, RPJM, RKPD, dan APBD untuk menjaga keseimbangan dan realisasi setiap program secara efektif. Mereka juga menekankan perlunya peningkatan kualitas pariwisata dengan memperhatikan fasilitas dasar yang memadai.
Sementara itu, Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Ida Bagus Rai Artha menyoroti optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan belanja daerah dalam APBD Tahun 2024. Mereka menegaskan pentingnya tidak mengurangi hak-hak masyarakat dalam upaya efisiensi tersebut.
Terakhir, Fraksi Indonesia Raya yang diwakili oleh I Gusti Ngurah Agus Supriadi memberikan apresiasi terhadap pencapaian target pendapatan daerah yang telah terealisasi. Namun, mereka juga mendorong untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.
Sidang paripurna ini diharapkan dapat memberikan landasan kuat untuk pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, yang dianggap krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gianyar.(yud/ub)