UPDATEBALI.com, DENPASAR – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) telah menyetujui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) di Bali untuk dijadikan pangkalan atau sub pangkalan LPG 3 kg. Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dan efisien.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran di Bali. Namun, masih terdapat kendala seperti harga yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penggunaan yang tidak tepat sasaran.
Dalam rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah provinsi, Kementerian ESDM, PT Pertamina Patra Niaga, dan pemerintah kabupaten/kota di Bali, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, mengusulkan agar BUMDes dan BUPDA dapat berperan sebagai pangkalan atau sub pangkalan LPG 3 kg.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi distribusi LPG 3 kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Ida Bagus Setiawan.
Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji, menegaskan pentingnya subsidi LPG 3 kg yang tepat sasaran. Meskipun kuota penyaluran LPG 3 kg nasional menurun, distribusi harus tetap efisien dan akurat sesuai dengan Nota Keuangan 2023 dan 2024.
Hasil evaluasi penyaluran LPG tabung 3 kg di Bali menunjukkan bahwa beberapa kabupaten/kota, seperti Bangli, Tabanan, Gianyar, dan Denpasar, masuk dalam kategori over kuota. Ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam distribusi LPG 3 kg di tingkat lokal.
Dengan persetujuan dari Kementerian ESDM RI, diharapkan BUMDes dan BUPDA di Bali dapat memainkan peran penting dalam distribusi LPG 3 kg yang tepat sasaran dan efisien, serta membantu mengatasi kendala distribusi yang ada.(yud/ub)
 menyetujui Badan Usaha Milik Desa dijadikan pangkalan LPG 3 kg.){kind=link}