UPDATEBALI.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melakukan Rapat Koordinasi sekaligus Evaluasi Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk tahun 2023.
Dalam rapat tersebut, ditemukan 11 rekomendasi dan catatan, termasuk penilaian aset yang, meskipun mengalami peningkatan nilai, masih berada pada kategori BB.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Adi Arnawa dan didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan tersebut dilaksanakan di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung pada Senin 12 Februari 2024.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kadis Pertanian dan Pangan I Wayan Wijana, serta Kepala Bagian Organisasi Wayan Putra Yadnya, beserta seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung.
Sekda Adi Arnawa menyatakan bahwa meskipun program kerja saat ini sudah cukup baik, perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut untuk memenuhi rekomendasi yang diajukan. Momentum ini juga penting untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memahami visi misi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang tercantum dalam RPJMD.
“Ukuran keberhasilan berasal dari target-target visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih nanti. Kegiatan ini juga sangat penting mengingat akan ada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024,” tambahnya.
Kepala Bagian Organisasi, Wayan Putra Yadnya, menjelaskan bahwa Kabupaten Badung mengalami peningkatan nilai evaluasi SAKIP pada tahun 2023 sebesar 0,68%, dengan memperoleh predikat BB langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MENPAN RB).
“Beberapa tindak lanjut yang telah dirumuskan termasuk melaksanakan review indikator kinerja dan target di tingkat Pemerintah Daerah, serta menjadwalkan pelaksanaan BIMTEK terkait penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja OPD,” jelasnya.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Badung, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.(den/ub)
 Badung melakukan Rapat Koordinasi sekaligus Evaluasi Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah){kind=link}