UPDATEBALI.com, DENPASAR – Tim seleksi calon anggota KPU Bali telah menyerahkan daftar 10 besar kepada KPU RI setelah melalui serangkaian tahapan seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes tulis dan psikologi, serta tes kesehatan dan wawancara.
“Saat ini, tim seleksi telah menyelesaikan tugasnya dengan menetapkan 10 calon terbaik. Selanjutnya, tahap fit and proper test untuk mencari lima anggota terbaik akan dilakukan oleh KPU RI. Kami telah mengunggah laporan hasil seleksi melalui sistem Siakba,” ujar Ni Wayan Widhiasthini, Sekretaris Tim Seleksi Anggota KPU Bali.
Widhiasthini menyatakan bahwa 10 calon terbaik yang berhasil lolos tahap akhir seleksi semuanya memiliki latar belakang sebagai penyelenggara pemilu. Diantara mereka, lima orang merupakan petahana KPU Bali, sedangkan sisanya berasal dari Bawaslu, KPU kabupaten/kota, dan mantan penyelenggara pemilu di Bali.
Berikut adalah nama-nama calon anggota KPU Bali yang masuk dalam 10 besar: Anak Agung Gede Raka Nakula, I Dewa Agung Gede Lidartawan, I Gede John Darmawan, I Gede Putu Weda Subawa, I Gusti Ngurah Agus Dharmasanjaya, I Ketut Rudia, I Nyoman Karta Widnyana, Ketut Udi Prayudi, Luh Made Sunadi, dan Luh Putu Sri Widyastini.
Hingga saat ini, tim seleksi belum menerima informasi mengenai jadwal fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan dari KPU RI. Namun, tahap tes akhir untuk menentukan lima anggota KPU Bali periode 2023-2028 akan melibatkan pendalaman dan wawancara lebih lanjut.
Widhiasthini juga menjelaskan bahwa sebelum menetapkan 10 calon terbaik, tim seleksi telah melalui proses seleksi yang ketat. Awalnya, sekitar 130 orang mengakses sistem Siakba, namun hanya 27 orang yang berhasil melengkapi berkas fisik yang diperlukan. Setelah melalui seleksi administrasi, tiga calon dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, seperti tidak melampirkan surat keterangan kesehatan yang dibutuhkan.
Kemudian, 24 calon lolos ke tahap tes tulis dan psikologi, yang akhirnya menghasilkan 20 calon terbaik. Tim seleksi kemudian melanjutkan dengan tahap tes kesehatan, menerima tanggapan masyarakat, dan melakukan wawancara yang mencakup berbagai topik terkait kepemiluan, kepartaian, ketatanegaraan, kelembagaan, pengetahuan umum, serta klarifikasi terkait masukan dari masyarakat. (ub/ant)
