UPDATEBALI.com, Denpasar – Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan (KMKP) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO menyelengarakan pertemuan koordinasi stakeholder se-Provinsi Bali dalam rangka penelitian cakupan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali, Jumat (18/3/2022).
Acara ini di hadiri Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakilkan Sub Koordinator Imunisasi Respon KLB Khusus, Dit. Pengelolaan Imunisasi (dr. Sherli), Deputy Director General of Public Health Services, WHO (dr. Paba Palihawadana), Plt.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali sekaligus Ketua Harian Satgas Penanggulangan Covid-19 se-Provinsi Bali Drs. I Made Rentin, AP., M.Si., Bupati dan Walikota se-Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, Camat terpilih se-Provinsi Bali dan Kepala Puskesmas terpilih se-Provinsi Bali.
Acara ini juga dihadiri Dekan Fakultas Kedokten Universitas Udayana, Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes dimana dalam sambutannya menyampaikan saat ini status pandemi covid belum dicabut oleh pemerintah meskipun berbagai kebijakan relaksasi telah diterbitkan tetapi hal ini tidak bisa melonggarkan berbagai  strategi-strategi sebagai upaya mengendalikan pandemi.
“Salah satu strategi yang sangat strategis seperti yang disampaikan oleh Kadinkes yaitu vaksinasi, dimana vaksinasi merupakan strategi yang sangat penting dalam upaya mengendalikan penyebaran perluasan pandemi,”terang Januartha Putra.
Bali merupakan salah satu provinsi dengan cakupan vaksinasi covid-19 tapi capaian ini jangan membuat  terlena karena ada daerah-daerah yang ternyata cakupannya masih memiliki berapa kendala.
Oleh karena itu perlu suatu upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah di lapangan yang menyebabkan adanya daerah-daerah yang masih belum memenuhi target cakupan vaksinasi. Hal ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat berbagai kebijakan ataupun upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan  bukan hanya dalam kaitan covid-19 tapi dalam kaitan meningkatkan cakupan imunisasi berdasarkan dari hasil lain yang menjadi program pemerintah. (ub/unud.ac.id)