
UPDATEBALI.com, BANGLI – Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat keamanan informasi dan pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Jaring Komunikasi Literasi Siber serta Pendampingan Penyusunan Record of Processing Activities (RoPA) dan Data Protection Impact Assessment (DPIA), yang berlangsung di Ruang Rapat Krisna, Kantor Bupati Bangli, Senin, 16 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli melalui Bidang Persandian ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli, I Gede Eddy Hartawan. Dalam kesempatan tersebut, ia juga membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam menghadapi tantangan keamanan informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, penguatan literasi siber serta pendampingan penyusunan RoPA dan DPIA menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aplikasi dan layanan digital yang dikelola perangkat daerah memperhatikan aspek keamanan informasi dan pelindungan data pribadi.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem keamanan informasi yang terpadu. Melalui kegiatan ini, setiap perangkat daerah diharapkan memahami kewajibannya dalam mengelola data pribadi serta mampu mengidentifikasi dan memetakan risiko pada aplikasi yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan.
Kegiatan tersebut dihadiri para sekretaris perangkat daerah, Wakil Direktur RSUD Bangli, para kepala bagian di lingkungan Setda, sekretaris camat se-Kabupaten Bangli, serta tenaga teknis IT pengelola aplikasi dari masing-masing perangkat daerah.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan I Gede Eddy Hartawan, disampaikan bahwa transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Namun, seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, potensi ancaman siber dan risiko kebocoran data juga perlu mendapat perhatian serius.
Karena itu, keamanan informasi dan pelindungan data pribadi harus menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan layanan pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
“Keamanan informasi dan pelindungan data pribadi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kesadaran seluruh aparatur untuk menjaga keamanan informasi serta data yang dikelola pemerintah daerah,” demikian disampaikan dalam sambutan Sekretaris Daerah.
Lebih lanjut, kegiatan ini berfokus pada dua hal utama. Pertama, memperkuat jaring komunikasi keamanan siber melalui koordinasi yang cepat, terpadu, dan responsif antarperangkat daerah dalam menghadapi potensi insiden keamanan informasi.
Kedua, meningkatkan pemahaman dan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun dokumen RoPA dan DPIA, terutama bagi unit kerja yang mengelola aplikasi berbasis web dan memproses data pribadi masyarakat maupun aparatur pemerintah.
RoPA merupakan dokumen pencatatan aktivitas pemrosesan data pribadi, sedangkan DPIA merupakan penilaian dampak pelindungan data pribadi yang bertujuan mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai risiko dalam pengelolaan data.
Untuk memberikan pemahaman sekaligus pendampingan teknis, Diskominfosan Kabupaten Bangli menghadirkan tiga narasumber dari Bidang Persandian, yakni Kepala Bidang Persandian I Putu Sundika, S.T., M.T.; Sandiman Ahli Madya I Made Widiartha, S.T., M.A.P.; dan Sandiman Ahli Pertama I Putu Ananta Wijaya, S.Kom.
Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan materi mengenai literasi keamanan siber, tata kelola keamanan informasi, serta pendampingan teknis penyusunan RoPA dan DPIA.
Melalui pendampingan ini, setiap perangkat daerah diharapkan mampu memetakan aplikasi yang digunakan, mendokumentasikan aktivitas pemrosesan data pribadi, serta mengidentifikasi potensi risiko keamanan secara lebih terukur.
Pemerintah Kabupaten Bangli berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dalam menjaga keamanan informasi serta melindungi data pribadi yang dikelola. Sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah dinilai menjadi kunci dalam mengantisipasi ancaman siber sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Dengan demikian, penerapan SPBE di Kabupaten Bangli tidak hanya berorientasi pada percepatan dan kemudahan pelayanan, tetapi juga didukung tata kelola keamanan informasi yang kuat, sistem yang andal, serta pelindungan data pribadi untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.(yud/updatebali)


