Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pengendalian produk tembakau merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas generasi muda sekaligus mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Penegasan itu disampaikan Bima Arya saat menjadi pembicara dalam forum Asia Pacific Subregional Tobacco Control Leadership Program di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (13/11/2026).
Dalam paparannya, Bima Arya menyoroti posisi strategis Indonesia yang tengah menikmati bonus demografi, dengan penduduk usia kerja mencapai sekitar 68 persen dari total populasi. Namun, momentum tersebut tidak akan berlangsung selamanya dan diperkirakan berakhir secara nasional pada rentang 2038–2040.
Bahkan, sejumlah wilayah diperkirakan menghadapi berakhirnya bonus demografi lebih awal. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk memastikan penduduk usia produktif tetap sehat dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan.
“Kita berada di garis 20 tahun ke depan, di mana bonus demografi akan berakhir. Di beberapa provinsi, hal itu bahkan akan terjadi lebih cepat, seperti di Sumatra yang diperkirakan dalam empat tahun ke depan atau pada tahun 2030,” ujar Bima Arya di hadapan delegasi dari sejumlah negara.
Ia menekankan, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, memiliki peran penting dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman kesehatan, termasuk paparan asap rokok dan tuberkulosis (TBC).
Menurutnya, pengendalian produk tembakau tidak cukup hanya dilakukan melalui penyusunan regulasi. Pemerintah daerah juga harus memastikan aturan tersebut diterapkan secara konsisten melalui pengawasan langsung di lapangan.
Bima Arya menyoroti tiga aspek utama yang perlu diperkuat, yakni larangan memajang produk tembakau di tempat penjualan, larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta larangan menjual produk tembakau kepada anak di bawah umur.
Ketiga langkah tersebut dinilai penting untuk membatasi akses terhadap produk tembakau, khususnya bagi anak-anak dan kelompok usia muda.
Bima Arya juga memaparkan tantangan pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia. Merujuk data yang disampaikannya, prevalensi merokok pada 2025 mencapai 38,7 persen, yang disebutnya sebagai angka tertinggi di antara 176 negara.
Paparan iklan rokok turut menjadi perhatian. Toko swalayan dan televisi disebut sebagai media dengan tingkat paparan iklan rokok tertinggi, masing-masing mencapai 65,2 persen.
Selain produk tembakau konvensional, peredaran rokok elektrik atau vape juga dinilai menjadi tantangan baru. Bima Arya menyebut jumlah pengguna vape di Indonesia telah melampaui 2 juta orang, dengan dukungan lebih dari 5.000 toko ritel.
Ia menilai vape semakin dipasarkan sebagai bagian dari gaya hidup, sementara pengawasan batas usia pembeli dan transparansi kandungan produk masih menjadi persoalan.
Karena itu, Bima Arya menyatakan dukungan terhadap langkah tegas aparat penegak hukum serta kebijakan yang membatasi atau melarang peredaran rokok elektrik sesuai ketentuan yang berlaku.
Berbekal pengalamannya saat memimpin Pemerintah Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan bahwa ketegasan regulasi pengendalian tembakau dapat menjadi bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menciptakan iklim ekonomi yang sehat.
Ia meminta para kepala daerah tidak gentar menghadapi strategi pemasaran industri tembakau yang semakin kreatif. Menurutnya, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada keberanian pemimpin daerah dalam memastikan aturan dijalankan.
“Kita harus memiliki nyali dan berdiri paling depan dalam melindungi masyarakat, bukan hanya dalam membuat regulasi, tetapi juga memperketat pengawasan di lapangan, mulai dari toko, ritel, hingga kafe,” tegasnya.
Bima Arya berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadikan pengendalian tembakau sebagai agenda administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kesehatan masyarakat dan masa depan generasi produktif.
Forum internasional tersebut melibatkan sejumlah lembaga dan organisasi, di antaranya Johns Hopkins University, Bloomberg Philanthropies, Universitas Udayana, Vital Strategies, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development, Institute for Tobacco Control, Economics for Health, Campaign for Tobacco-Free Kids, serta CDC Foundation.
Melalui forum ini, penguatan kolaborasi lintas negara dan antarpemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong pembaruan basis data serta strategi penanganan konsumsi tembakau yang lebih efektif.
Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Visi Indonesia Emas 2045. (yud/updatebali)