UPDATEBALI.com, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat transformasi birokrasi melalui pengembangan inovasi pelayanan publik.
Sebanyak 10 inovasi strategis hasil proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 resmi diluncurkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Peluncuran tersebut dibuka langsung oleh Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra dalam jumpa pers bersama awak media di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Jumat, 6 November 2026.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemkab Buleleng dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait kondisi geografis, keterbatasan fiskal daerah, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat dan kompleks.
Dalam sambutannya, Bupati Sutjidra menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Diklat PKN Tingkat II yang telah bekerja keras menghasilkan 10 inovasi tersebut. Penyusunan inovasi dilakukan melalui serangkaian diskusi dan pembahasan intensif, bahkan hingga berlangsung sepanjang hari dan malam.
Menurutnya, berbagai gagasan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan proyek perubahan dalam pendidikan dan pelatihan, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buleleng.
“Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta Diklat PKN Tingkat II. Ada 10 inovasi yang nantinya diharapkan bisa membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan serta mendorong kemajuan daerah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah bukan menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus mencari solusi dan menghadirkan terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Walaupun kondisi kita masih memiliki berbagai kekurangan, kita harus tetap berupaya membuat inovasi. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Buleleng,” tegasnya.
Sepuluh inovasi tersebut dikembangkan oleh sejumlah perangkat daerah dengan fokus pada berbagai sektor strategis, mulai dari perlindungan tenaga kerja, penanggulangan bencana, investasi, pengendalian inflasi, pengelolaan keuangan, transformasi digital, kesehatan, pendidikan, kewaspadaan dini, hingga pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Inovasi pertama adalah SINGA NUGRAHA (Sinergi Perlindungan Pekerja Rentan Kabupaten Buleleng melalui CSR) yang dikembangkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM. Program ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, dan buruh. Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan dunia usaha, pekerja rentan akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Selanjutnya, MITRA BPBD (Manajemen Informasi Terintegrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dikembangkan oleh BPBD Kabupaten Buleleng. Inovasi ini menghadirkan sistem informasi kebencanaan terpadu untuk mendukung edukasi, pelaporan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, serta penyediaan informasi cuaca dan iklim. Dengan sistem tersebut, informasi kebencanaan diharapkan dapat diakses dan dikelola secara lebih cepat dan akurat.
Di sektor investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengembangkan INVEST JOSS (Jendela Pemodal dan Solusi Strategis Buleleng). Inovasi ini menjadi gerbang informasi investasi yang mengintegrasikan layanan promosi, konsultasi investor, informasi potensi daerah, hingga pemantauan investasi. Kehadirannya diharapkan memudahkan investor sekaligus membuka peluang kemitraan yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Staf Ahli Bupati menghadirkan PRADIPA (Peringatan Respons Antisipatif Data Inflasi dan Pengambilan Arah Kebijakan). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data dan informasi dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan guna mendeteksi potensi tekanan inflasi sejak dini. Hasil analisisnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Pada sektor pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengembangkan KILAT Denbukit. Inovasi ini bertujuan menyederhanakan proses belanja pemerintah, mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban. Digitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Transformasi digital juga diperkuat melalui inovasi Sang Buleleng (Satu Gerbang Buleleng) yang dikembangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti). Platform ini menjadi gerbang tunggal layanan digital pemerintahan dengan mengintegrasikan identitas digital, layanan, dan data pemerintahan. Sistem tersebut diharapkan meningkatkan keamanan akses, kualitas integrasi data, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
Di bidang kesehatan, RSUD Kabupaten Buleleng menghadirkan PANJI SAKTI (Pelayanan Rujukan Jejaring Terintegrasi, Sistem Aman Kolaboratif Tepat Indikasi). Inovasi ini dirancang untuk memperbaiki sistem rujukan kesehatan melalui integrasi fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan dukungan platform digital, fasilitas kesehatan pengirim dapat memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit secara langsung sehingga proses rujukan menjadi lebih cepat, tepat, dan aman bagi pasien.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengembangkan SPATSIKU (Sistem Penanganan Anak Tidak Sekolah Inklusif). Program ini merupakan upaya kolaboratif untuk mencegah anak putus sekolah, mengembalikan anak yang tidak bersekolah ke jalur pendidikan, serta memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga tuntas. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat.
Dalam bidang kewaspadaan dini dan stabilitas daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menghadirkan SATYA DASI (Sistem Tata Kelola Informasi Strategis Berbasis Data Strategis Terintegrasi untuk Memperkuat Kewaspadaan Dini dan Stabilitas Daerah). Inovasi ini mengintegrasikan berbagai data strategis, seperti FKUB, FKDM, Kominda, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mendeteksi potensi kerawanan sosial secara lebih dini serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang cepat dan tepat.
Terakhir, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengembangkan Si Bijak Paten (Sistem Informasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN).
Inovasi ini menjadi pusat pengelolaan pengembangan kompetensi ASN secara digital dan terintegrasi. Melalui platform pembelajaran Buleleng ASN Corpu, aparatur dapat mengakses berbagai fitur pengembangan kompetensi, mulai dari pengelolaan profil, perencanaan pengembangan individu, katalog kursus, pemantauan progres pembelajaran, hingga penerbitan sertifikat digital.
Pengembangan sepuluh inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Buleleng untuk beralih dari pola kerja manual dan sektoral menuju sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, serta berbasis data. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, sementara berbagai kebutuhan masyarakat maupun ASN dapat ditangani dengan lebih baik.
Pemkab Buleleng berharap seluruh inovasi tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan.
Sinergi antara perangkat daerah, pemangku kepentingan, dunia usaha, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan inovasi. Melalui kolaborasi tersebut, sepuluh inovasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan kesejahteraan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan peluncuran 10 inovasi strategis ini, Pemkab Buleleng optimistis transformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan good governance menuju Buleleng PATEN.(adv/updatebali)