UPDATEBALI.com, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa sektor pariwisata masih menjadi tumpuan utama perekonomian Bali.
Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kondisi dan pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat, 23 Oktober 2026.
“Secara umum, melihat ekonomi Bali bagus atau tidak itu sederhana, dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik wisatawan asing maupun domestik, apakah naik atau turun,” ujar Koster.
Menurutnya, sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang usaha, mulai dari perhotelan, vila, restoran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, hingga pertanian dan penyediaan pangan. Karena itu, peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha pariwisata, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas.
Koster mengungkapkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali pada 2025 mencapai sekitar 66 persen. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah.
Dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), perkembangan hingga akhir September 2026 menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski sempat mengalami penurunan pada Februari hingga April 2026 akibat dinamika geopolitik global, kunjungan wisman kembali pulih dan menunjukkan peningkatan.
Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan. Koster menyebut capaian tersebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali, bahkan melampaui jumlah kunjungan sebelum pandemi COVID-19 pada 2019.
Sejalan dengan perkembangan sektor pariwisata, perekonomian Bali pada 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen. Koster menilai capaian tersebut penting karena perekonomian Bali terutama ditopang sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat, bukan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan minyak dan gas bumi.
“Bedanya ekonomi berbasis sumber daya alam dengan ekonomi pariwisata sangat jauh. Kalau ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti tambang, minyak, gas, dan emas, hanya terkonsentrasi di satu tempat. Namun, kalau ekonomi berbasis pariwisata, dampaknya menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali,” jelasnya.
Ia menerangkan, meskipun aktivitas pariwisata cenderung terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Gianyar, manfaat ekonominya turut dirasakan masyarakat di kabupaten/kota lainnya. Kebutuhan pariwisata terhadap produk pertanian, bahan pangan, kerajinan, transportasi, serta berbagai jasa pendukung menciptakan keterkaitan ekonomi antardaerah di Bali.
Kinerja perekonomian tersebut juga tercermin dari sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan Bali tercatat sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen, dan rasio Gini sebesar 0,333.
Dengan melihat perkembangan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat, Koster optimistis pertumbuhan ekonomi Bali pada 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jadi, kalau dibandingkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 dengan tahun 2025, pasti jauh lebih bagus,” tegasnya.
Meski demikian, Koster mengingatkan adanya tantangan yang perlu diperhatikan, terutama penurunan kunjungan wisatawan domestik yang antara lain dipengaruhi kenaikan harga tiket pesawat domestik. Menurutnya, wisatawan domestik memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan sektor pariwisata dan aktivitas perekonomian Bali.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan sektor pariwisata perlu dijaga karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat Bali.
“Sekarang, pariwisata menjadi tumpuan ekonomi Bali. Artinya, hidup kita di Bali bergantung pada pariwisata. Kalau ini terganggu, dampaknya tidak hanya ke ekonomi, tetapi juga ke bidang sosial dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa ketersediaan data dan informasi yang akurat dari para pemangku kepentingan berperan strategis dalam memahami perkembangan perekonomian daerah serta mendukung perumusan kebijakan ekonomi yang tepat.
Menurut Achris, informasi dari para responden survei Bank Indonesia menjadi sinyal awal untuk mengidentifikasi perkembangan dunia usaha, perilaku konsumen, dan pergerakan harga di masyarakat sebelum data makroekonomi resmi dirilis. Informasi tersebut juga menjadi bahan penyusunan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta rekomendasi kebijakan.
Dalam kesempatan itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memperkirakan perekonomian Bali pada 2026 tetap tumbuh positif pada kisaran 5,4–5,9 persen. Sementara itu, inflasi diharapkan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5 persen ± 1 persen.
Temu Wirasa Stakeholders 2026 mengusung tema “Data Pramana, Bali Rahayu: Bersinergi Mendorong Pertumbuhan Bali yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara Bank Indonesia, responden survei, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas serta ketersediaan data ekonomi daerah.
Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran informasi secara berkelanjutan untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis data.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Bali di tengah dinamika global sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.(yud/updatebali)