 terus mendorong percepatan program perumahan){kind=link}
UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan program perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan agenda Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bali. Rapat tersebut diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu, 30 September 2026 malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap percepatan program perumahan di Bali.
Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk mendukung percepatan pelaksanaan program perumahan.
Menurut Lilik, program bantuan perumahan di Bali terus mengalami peningkatan. Pada 2025 tercatat sebanyak 31 unit, sedangkan pada 2026 target bantuan meningkat menjadi 4.184 unit.
Dari target tersebut, sebanyak 387 unit telah rampung 100 persen. Sementara itu, Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang telah terealisasi baru mencapai 1.410 unit.
Karena itu, diperlukan langkah percepatan dalam sisa waktu sekitar tiga bulan agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga menjalankan pembangunan rumah susun. Salah satunya berupa satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni.
Rumah susun tersebut memiliki tipe 36 dengan jumlah sebanyak 60 unit. Pembangunan ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Sementara itu, dari program Kementerian PKP di luar APBN, terdapat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi dengan target tahun 2026 sebanyak 1.114 unit.
Selain FLPP, terdapat pula program Kredit Program Perumahan (KPP). Untuk program tersebut, Bali mencatat realisasi yang sangat tinggi, yakni mencapai 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi pelaksanaan KUR Perumahan di Bali. Ia menyebut Bali menjadi salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi.
Bahkan, BPD Bali berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan. Menurut Maruarar, program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Bali.
Salah satu keunggulan program tersebut adalah suku bunga KUR Perumahan yang ditetapkan sebesar 5 persen sejak awal hingga lunas.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian Bali tidak hanya terlihat pada KUR Perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk sektor lainnya.
Koster menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas berbagai program perumahan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program bedah rumah. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat Bali.
Kredit Program Perumahan (KPP) sendiri merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memiliki maupun melakukan renovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati. (yud/updatebali)