UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengambil langkah strategis untuk mempercepat penanganan kemacetan lalu lintas yang berpotensi mengancam keberlanjutan pariwisata Bali.
Pemkab Badung mematangkan rencana pinjaman daerah melalui rapat koordinasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas yang berlangsung di Puspem Badung, Senin, 21 September 2026.
Rapat tersebut dihadiri Direktur Fasilitasi Transfer Kemendagri Nasrun, Kasubdit Pembiayaan Daerah Siti Chomzah, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna, serta Ketua Tim Pembiayaan Daerah Kemenkeu Mohammad Faisal Fahmi.
Bupati Adi Arnawa menyampaikan, usulan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, khususnya dalam meningkatkan konektivitas wilayah tengah Badung.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu dipersiapkan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur ini direncanakan dengan baik, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung konektivitas antar wilayah,” ujarnya.
Usulan pinjaman tersebut diarahkan untuk koridor Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana. Selain pembangunan jalan konvensional, Pemkab Badung juga mengkaji opsi alternatif pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi.
“Selain pembangunan jalan, kami juga sedang mengkaji sejumlah alternatif penanganan konektivitas pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk konsep pembangunan jalan bawah tanah. Hal tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menjaga konektivitas kawasan,” ucap Bupati.
Ia menegaskan, penyediaan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan jangka panjang. Dari sisi finansial, skema pinjaman dirancang melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali.
“Dari sisi pembiayaan, usulan tersebut dirancang dengan tenor selama delapan tahun, 2027–2035, dengan masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan dan masa tenggang pokok hingga tahun ketiga pembiayaan direncanakan melalui kolaborasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Bank BPD Bali,” kata Bupati.
Kemampuan fiskal Badung dinilai sangat aman dengan indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR) mencapai 20,86, jauh di atas batas minimum 2,50. Pemkab juga memproyeksikan tambahan PAD seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dari dampak proyek tersebut.
Menanggapi paparan tersebut, Direktur Pembiayaan Bappenas Agustin Arry Yanna mengapresiasi kesiapan dokumen Pemkab Badung. Namun, ia menekankan pentingnya mitigasi risiko.
“Dalam proses penilaian, tidak hanya melihat aspek strategis, tetapi juga aspek teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, hukum, mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor,” jelasnya.
Selanjutnya, usulan tersebut akan memasuki tahapan pertimbangan formal. Pemkab Badung bersama tim teknis diminta terus mematangkan perencanaan agar realisasi proyek dapat berjalan sesuai aturan.(den/updatebali)