UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Birokrasi yang modern, transparan, akuntabel, dan terintegrasi kini menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung mengikuti Pelatihan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital Tahun 2026 di Ruang Samasta BKPSDM Kabupaten Badung, Senin, 14 September 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini bertujuan menyamakan pemahaman jajaran birokrasi dalam menerapkan teknologi digital.
Melalui pelatihan tersebut, kapasitas aparatur sipil negara (ASN) diperkuat agar mampu beralih dari pola kerja manual menuju sistem digital yang terintegrasi dengan penilaian kinerja individu.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, didampingi Kepala Dinas Kominfo Ketut Gede Arta serta Sekretaris BKPSDM I Kadek Yuddy Artawan.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Nurul Fai’zah dan Agenes Judith Abigail Lusikooy, Widyaiswara dari BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta.
Dalam arahannya, Sekda Surya Suamba menegaskan bahwa pelatihan tersebut bukan untuk mencetak peserta menjadi ahli pembuat sistem, melainkan memahami dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Pelatihan SPBE ini bukan berarti melatih peserta untuk menjadi ahli membuat sistem, melainkan bagaimana kita bersama-sama memahami dan mengadopsi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digital. Dari pola manual yang konvensional, kini seluruh proses kerja dan penjenjangan kinerja individu diintegrasikan ke dalam satu platform digital agar terukur secara akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kabupaten Badung, Yuddy Artawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta sehingga tata kelola pemerintahan di Badung dapat berjalan secara bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Transformasi tersebut diharapkan turut meningkatkan mutu pelayanan publik digital yang terintegrasi dan aman bagi masyarakat.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi mengenai manajemen risiko SPBE, kolaborasi data lintas perangkat daerah, infrastruktur, tata kelola kebijakan, hingga penyusunan rencana aksi nyata manajemen SPBE di instansi masing-masing.(den/updatebali)