UPDATEBALI.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat literasi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul. Program yang dijalankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali tersebut kini telah menjangkau 23.198 peserta didik kelas X di 193 satuan pendidikan SMA dan MA di seluruh Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, literasi keuangan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru menuju SDM Bali Unggul.
Hal tersebut disampaikan Koster dalam Seleksi Financial Literacy Award 2026 OJK yang digelar secara virtual bersama tiga penguji, yakni Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Ph.D., Lektor Bidang Ekonomi Moneter dan Finansial Universitas Gadjah Mada; Rosy Wediawaty, SE, M.Sc, M.S.E., Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara Kementerian PPN/Bappenas; serta Andi Muhammad Yusuf, Plt. Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Selasa (28/7/2026) di Jayasabha, Denpasar.
Menurut Koster, keberhasilan Modul Ajar Literasi Keuangan tidak cukup diukur dari jumlah peserta didik maupun banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan perilaku peserta didik dalam mengelola keuangan.
“Dampak dari program ini tidak cukup dilihat dari jumlah peserta atau banyaknya kegiatan. Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan perilaku,” kata Koster.
Ia menyebut perubahan tersebut mulai terlihat dari tumbuhnya budaya menabung, meningkatnya kepemilikan rekening Simpanan Pelajar, serta semakin tingginya kewaspadaan generasi muda terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal.
Data OJK Provinsi Bali yang disampaikan Kepala OJK Bali Parjiman mencatat, pada Desember 2025 jumlah rekening simpanan pelajar di Bali mencapai 46.567 rekening. Jumlah tersebut kemudian meningkat signifikan menjadi 104.217 rekening pada Mei 2026.
“Inilah bukti bahwa pendidikan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi budaya,” ujar Koster.
Menurutnya, peningkatan budaya menabung tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pendidikan literasi keuangan mulai memberikan dampak nyata terhadap perilaku pelajar.
Koster menjelaskan, Pemprov Bali menempatkan literasi keuangan sebagai bagian dari pembangunan manusia. Bersama OJK Provinsi Bali, pemerintah daerah menghadirkan Modul Ajar Literasi Keuangan sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Bali yang cerdas secara finansial, tangguh menghadapi perubahan, sekaligus mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi Bali di masa depan.
Program tersebut dinilai semakin penting seiring berkembangnya ekonomi digital. Generasi muda saat ini berhadapan langsung dengan pembayaran digital, perbankan digital, investasi berbasis teknologi, hingga berbagai penawaran jasa keuangan melalui media sosial.
“Masalahnya, kemampuan menggunakan teknologi belum tentu sama dengan kemampuan memahami keuangan,” jelasnya.
Karena itu, materi dalam modul tidak hanya mengenalkan konsep uang dan tabungan. Peserta didik juga diperkenalkan dengan OJK, perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, kanal pengaduan konsumen dan masyarakat, hingga pemanfaatan Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan.
Koster menyebut terdapat tiga tujuan utama dari penyusunan modul tersebut. Pertama, meningkatkan tingkat literasi keuangan peserta didik yang kelak menjadi pengguna berbagai layanan keuangan. Kedua, menciptakan standar pembelajaran yang lebih seragam antarsekolah. Ketiga, memastikan pemerataan akses pendidikan keuangan bagi peserta didik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
“Yang paling penting, kita ingin membangun tiga unsur sekaligus, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap keuangan yang baik,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa menjelaskan apa itu tabungan atau investasi. Lebih jauh, peserta didik diharapkan mampu menentukan pilihan dan mengambil keputusan keuangan secara tepat.
Koster menegaskan pemerataan menjadi salah satu komitmen utama Pemprov Bali. Sebanyak 23.198 peserta didik kelas X pada 193 satuan pendidikan SMA dan MA di seluruh kabupaten dan kota di Bali telah memperoleh kesempatan mengikuti pembelajaran literasi keuangan.
“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan keuangan yang berkualitas tidak hanya tersedia bagi sekolah atau peserta didik yang berada di pusat kota. Peserta didik dari berbagai wilayah dan latar belakang harus memiliki kesempatan yang sama,” tegasnya.
Program tersebut juga ditempatkan dalam kerangka Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Koster menjelaskan, pembangunan Bali tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan manusia, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan teknologi secara terpadu.
Literasi keuangan, lanjutnya, memiliki keterkaitan dengan ketahanan keluarga, produktivitas, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat Bali secara keseluruhan.
Selain itu, program tersebut dinilai sejalan dengan nilai kearifan lokal Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi yang menempatkan manusia sebagai bagian yang harus dimuliakan dan ditingkatkan kualitasnya sebagai pusat pembangunan.
“Literasi keuangan merupakan implementasi nyata nilai Jana Kerthi dalam kehidupan masyarakat modern,” ujarnya.
Ke depan, implementasi Modul Ajar Literasi Keuangan tidak akan berhenti pada jenjang SMA dan MA. Pemprov Bali berencana memperluas program tersebut ke jenjang SMP, SMK, SLB, perguruan tinggi hingga masyarakat.
Pengembangannya juga akan dilakukan melalui KKN Tematik sebagai bagian dari kerja sama Pemprov Bali dengan perguruan tinggi yang ada di Bali.
Koster berharap model literasi keuangan yang dikembangkan Bali dapat direplikasi secara nasional. Menurutnya, program tersebut memiliki kekuatan karena mengintegrasikan kurikulum, platform digital, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.
“Program ini telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar proyek edukasi,” pungkas Koster. (yud/ub)
