UPDATEBALI.com, DENPASAR – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2026 di Bali, Senin 29 Juni 2026 di Prime Plaza Sanur Hotel.
Sekretariat DPRD Provinsi Bali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum yang diikuti 124 peserta dari 35 DPRD provinsi di seluruh Indonesia.
Rakernas mengusung tema “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini menjadi wadah bagi para pimpinan DPRD provinsi untuk membahas berbagai isu strategis terkait penguatan kapasitas fiskal daerah, sinergi pemerintah pusat dan daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, jajaran pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Dalam sambutannya, Ketua Umum ADPSI, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah Rakernas II ADPSI.
Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ajang bertukar pengalaman antar-DPRD, tetapi juga menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Rakernas ADPSI tahun 2026 mengusung tema Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini dipilih karena penguatan kapasitas fiskal daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama pelaksanaan Rakernas para peserta membahas sejumlah isu penting, mulai dari penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi penerimaan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, hingga strategi investasi dan hilirisasi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami berharap seluruh rangkaian pembahasan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan sehingga mampu menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Selain agenda persidangan, Rakernas II ADPSI juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, pelayanan kesehatan gratis, serta penyerahan bibit tanaman produktif kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral sebagai upaya memperkuat fiskal daerah.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks akibat dinamika global, mulai dari ketidakpastian energi, perubahan iklim, hingga terganggunya rantai pasok dunia. Kondisi tersebut menuntut daerah untuk tidak lagi bergantung pada pola ekonomi yang hanya mengeksploitasi sumber daya alam.
“Pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral tidak boleh lagi bertumpu kepada pola ekonomi ekstraktif daerah. Diperlukan percepatan transisi energi baru terbarukan, mendorong hilirisasi komoditas, serta memperkuat ketahanan pangan dan logistik lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Sebagai mitra kritis pemerintah daerah, DPRD harus memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan agar setiap potensi daerah dapat dioptimalkan untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menyebutkan, Rakernas II ADPSI diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kapasitas fiskal, serta mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.(den/ub)
 menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2026 di Bali, Senin 29 Juni 2026){kind=link}