UPDATEBALI.com, MANGUPURA – Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Senin 11 Mei 2026.
Rakor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut dirangkaikan dengan peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program tersebut ditujukan untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter sejak usia dini.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat integritas generasi muda.
“Pengendalian inflasi tidak hanya soal menjaga kestabilan harga, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, pendidikan antikorupsi harus menjadi fondasi pembentukan karakter generasi muda yang jujur dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa bahan ajar yang diluncurkan menjadi bagian dari langkah strategis untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan.
“Pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak usia dini agar nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dapat tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Usai mengikuti rakor, Bupati Adi Arnawa menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Menurutnya, pengendalian inflasi dan pembangunan karakter masyarakat merupakan dua aspek penting yang harus berjalan beriringan dalam pembangunan daerah.
“Stabilitas ekonomi daerah harus dijaga agar daya beli masyarakat tetap kuat, sekaligus membangun karakter generasi muda yang berintegritas sejak dini. Melalui koordinasi yang berkelanjutan bersama pemerintah pusat dan seluruh stakeholder, kami di Kabupaten Badung berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut juga dipaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat inflasi nasional April 2026 sebesar 0,13 persen secara bulanan. Sejumlah komoditas seperti beras medium, minyak goreng curah, bawang merah, dan cabai rawit merah masih menjadi perhatian akibat fluktuasi harga.
Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau melalui penguatan distribusi pangan, pengelolaan irigasi, operasi pasar, serta percepatan masa tanam.
Turut mendampingi Bupati Badung dalam kegiatan tersebut Sekda Badung IB Surya Suamba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan OPD terkait, serta unsur TNI/Polri dan BPS Kabupaten Badung.(den/ub)
