UPDATEBALI.com, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung terus mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik dengan menjadikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen utama untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan aktivasi IKD yang dirangkaikan dengan sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial bagi agen pendamping. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di enam kecamatan, Selasa 5 Mei 2026.
Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwitha, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada pendataan sekaligus aktivasi IKD bagi para agen yang terlibat dalam program percontohan digitalisasi bansos. Program ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional terkait kesejahteraan sosial dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung, ditunjuk sebagai lokasi piloting digitalisasi bansos. Ini merupakan bentuk transformasi pelayanan dan kinerja pemerintah berbasis digital, terutama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan seluruh program bantuan sosial akan terintegrasi dalam satu sistem berbasis data tunggal. Integrasi ini memungkinkan keterhubungan data antar instansi sehingga potensi kesalahan dalam penyaluran dapat ditekan.
“Melalui sistem ini, seluruh data penerima manfaat akan terhubung, sehingga meminimalisir kesalahan dan meningkatkan ketepatan sasaran. Terlebih lagi, Badung menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi Presiden dalam rangka pelaksanaan piloting ini,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data masyarakat melalui portal perlindungan sosial. Proses ini dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui pendampingan agen yang berasal dari unsur masyarakat, seperti kepala lingkungan hingga kelian banjar dinas.
“Agen memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengaktivasi IKD serta memperbarui data mereka. Kedepan, masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pembaruan data secara mandiri,” jelasnya.
Program digitalisasi ini mencakup berbagai jenis bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, layanan BPJS Kesehatan, hingga bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar dan Bidikmisi, yang seluruhnya akan berbasis pada satu sistem data terpadu.
“Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah menghindari kebocoran serta memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tegas Sudarwitha.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung, I Nyoman Rudiarta, menyampaikan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam percepatan aktivasi IKD bagi para agen.
“Dari total 1.444 agen, saat ini baru sekitar 46 persen yang telah melakukan aktivasi IKD. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan aktivasi secara serentak di seluruh kecamatan,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa layanan aktivasi IKD kini semakin mudah diakses karena tersedia di berbagai titik layanan, tidak hanya di kantor Disdukcapil, tetapi juga di kantor kecamatan dan desa yang telah dilengkapi operator.
“Kami memberikan kemudahan bagi para agen untuk melakukan aktivasi di berbagai lokasi, baik di desa, kecamatan, maupun di Disdukcapil,” jelasnya.
Lebih jauh, Rudiarta mengajak masyarakat Badung untuk segera mengaktifkan IKD, mengingat ke depan sistem ini akan terintegrasi dengan berbagai layanan lintas sektor, mulai dari kelistrikan, , perbankan hingga layanan kesehatan.
“melalui integrasi ini, nantinya akan terlihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Fitur perlindungan sosial juga akan dimasukkan ke dalam IKD untuk mendukung program ini,” pungkasnya.(adv/ub)