Minggu, Juni 16, 2024
BerandaBali133 Kepala Desa Ikuti Penyuluhan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Tabanan untuk Cegah...

133 Kepala Desa Ikuti Penyuluhan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Tabanan untuk Cegah Penyalahgunaan Dana Desa

UPDATEBALI.com, TABANAN – Sebanyak 133 Kepala Desa se-kabupaten Tabanan turut serta dalam kegiatan penyuluhan hukum yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Tabanan pada Kamis (16/5/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa.

Kepala Seksi Intelijen, I Gusti Ngurah Anom Sukawinata, SH, menjelaskan bahwa Program Jaga Desa merupakan inisiatif Kejaksaan RI dengan Bidang Intelijen sebagai sektor utama. Program ini bertujuan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa.

Baca Juga:  Gencarkan Penurunan Stunting, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya Kembali Beri Penilaian Final Posyandu di Selemadeg Timur

Hal ini adalah tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama (MOU) antara Jaksa Agung RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Salah satu bentuk pencegahan dalam program ini adalah melakukan pengawasan serta memberikan pendampingan, termasuk membuka ruang konsultasi kepada kepala desa beserta perangkatnya terkait pengelolaan Dana Desa. 

Materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencakup Undang-Undang IT, Keadilan Restoratif oleh Bidang Pidana Umum (Pidum), serta pendampingan hukum dan bantuan hukum oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, materi terkait penegakan hukum juga diberikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus.

Baca Juga:  Terjerat Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa dan Bendahara Masuk Bui

Menurut Ngurah Anom Sukawinata, setiap tahapan pengelolaan Dana Desa memiliki potensi celah atau kerawanan untuk penyimpangan. Oleh karena itu, penting bagi para kepala desa untuk melaksanakan setiap tahap pengelolaan dengan baik dan benar.

“Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa maupun perangkatnya bisa saja karena unsur kesengajaan ataupun ketidaksengajaan. Namun, karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa, kesalahan yang terjadi bisa saja mengakibatkan kerugian negara,” ujarnya.

Baca Juga:  Kesepakatan Restorative Justice Bebaskan Gede Nuarta Putra dari Jeratan Hukum

Dengan penyuluhan ini, diharapkan para kepala desa dan perangkatnya dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola Dana Desa secara tepat, sehingga mampu meminimalisir potensi penyimpangan dan kerugian negara.(gus/ub)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments